Sejak beberapa tahun terakhir, penerapan e-budgeting menjadi hal yang sangat sering ditemukan pada berbagai lini pemerintahan yang ada di Indonesia.
Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem canggih ini secara lebih lanjut, mari simak penjelasan yang ada di uraian berikut!
Penerapan E-Budgeting di Pemerintahan
Sesuai dengan namanya, e-budgeting merupakan suatu sistem yang berguna untuk mengelola dana dan keuangan secara digital yang sering digunakan oleh perusahaan, individu, hingga kantor pemerintah.
Pemerintah menerapkan sistem ini dengan tujuan untuk memperkuat transparansi dalam anggaran mereka. Inilah bentuk penerapan e-budgeting yang dilakukan oleh instansi pemerintah:
1. Penyusunan RKA
Penerapan e-budgeting yang pertama yaitu instansi pemerintah memanfaatkan sistem ini demi menyusun RKA yang lebih tepat dan akurat.
RKA atau Rencana Kerja Anggaran merupakan suatu dokumen yang menyimpan berbagai macam informasi terkait pendapatan, rencana program belanja, sekaligus kegiatan yang dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Sebelumnya, proses penyusunan RKA dilakukan secara manual dan memerlukan banyak sekali hal-hal penting yang harus dicatat oleh tangan manusia.
Hal tersebut tentunya membuat banyak pihak merasa kelelahan dan terkadang akan ada data yang tidak akurat pada proses penyusunan tersebut, sehingga menyebabkan informasi yang salah.
Oleh karena itu, maka pemerintah pun mulai memanfaatkan e-budgeting yang jauh lebih akurat dan bisa menjadi patokan dalam menyusun RKA yang sesuai.
Salah satu contoh yang sering dapat ditemui yaitu perkiraan perhitungan biaya yang bisa dilakukan oleh sistem e-budgeting akan muncul pada sistem online.
Penyusunan RKA menjadi lebih mudah karena pihak yang bertugas hanya perlu memperhatikan sistem online tersebut.
Tidak hanya itu saja, namun sistem e-budgeting juga dapat mengoreksi proses perhitungan RKA yang tidak sesuai dengan perkiraan alokasi awal. Bahkan, sistem ini juga bisa mendeteksi ketika ada biaya yang kurang atau pun lebih.
2. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, e-budgeting adalah sistem yang memang bisa dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan.
Penerapan e-budgeting yang selanjutnya pun bisa ditemukan tentang bagaimana instansi pemerintah memanfaatkan sistem ini demi membuat laporan keuangan yang detail dan sangat akurat.
Hal yang membuat e-budgeting sangat mudah diterapkan adalah karena sistem ini bisa digunakan untuk menyusun laporan hanya dengan satu kali akses saja.
Dengan begitu, maka pihak yang bertugas untuk membuat laporan keuangan tidak perlu melakukan analisa dan pengelolaan data yang terlalu lama karena hal ini bisa diselesaikan dalam hitungan hari atau bahkan jam saja.
Mulai dari proses perumusan, pengurangan, penambahan, hingga penyusunan tabel yang banyak bisa terotomatisasi ketika menggunakan sistem e-budgeting.
Data yang diterima oleh instansi pemerintah tentunya akan sangat melimpah dan menumpuk karena mereka mempunyai daerah operasi yang begitu luas.
Berbeda dengan perusahaan swasta yang lingkupnya lebih kecil, instansi pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena ada ratusan ribu data yang harus dipastikan secara teliti.
Oleh karena itu, penggunaan e-budgeting menjadi solusi paling jitu untuk membuat mereka menghemat tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan.
3. Penyusunan APBD
Laporan lain yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintahan adalah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penerapan e-budgeting dalam pemerintahan daerah tidak kalah penting dan harus akurat, karena itu mereka memerlukan suatu sistem yang bisa berguna untuk menyusun seberapa besar anggaran yang diterima oleh pemerintah.
Mulai dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan segala hal lain yang berkaitan dengan keabsahan pendapatan pemerintah harus disimpan dengan baik. Seluruh hal tersebut harus dicatat dengan sesuai dan transparan, sehingga tidak ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Tanpa adanya e-budgeting, maka proses pencatatan akan sangat lama dan bisa dimanipulasi oleh orang tertentu yang memiliki niatan untuk melakukan kejahatan.
Sistem yang canggih ini berguna untuk menghindari terjadinya korupsi karena seluruh data yang tersimpan dalam e-budgeting sangat tepat, sehingga jika ada informasi yang kurang atau justru lebih dapat menjadi tanda bahwa ada pihak yang melakukan kecurangan.
Akses untuk sistem e-budgeting hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu dan bersifat terbatas, sehingga kemungkinan orang lain melakukan manipulasi pun menjadi lebih sedikit.
Pihak yang diberikan kewenangan untuk mendapatkan akses e-budgeting akan diberikan akses berupa kata sandi yang berguna untuk memonitor dan mengetahui patokan dalam menyusun laporan APBD.
4. Evaluasi Kinerja Pemerintah
Tidak hanya untuk menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan saja, namun sistem e-budgeting pun dapat dijadikan sebagai acuan ketika hendak melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah.
Dengan tingkat transparansi yang tinggi, maka masyarakat pun bisa mengetahui bagaimana pemerintah melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan apakah sistem ini sudah diterapkan dengan baik.
Proses evaluasi menjadi lebih cepat dengan penerapan e-budgeting dan masyarakat dapat mengajukan kritikan yang tajam demi membuat pemerintah melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang mereka lakukan.
Hasil evaluasi yang dihasilkan oleh sistem ini pun terbukti memiliki sifat yang sangat akurat dan lebih detail daripada sistem yang lainnya.
Syarat Pemerintahan Dapat Menerapkan E-Budgeting
Meskipun mempunyai banyak manfaat terhadap pengelolaan dana pemerintah, akan tetapi tidak semua instansi pemerintah diperbolehkan untuk menerapkan sistem ini.
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebelum bisa mendapatkan persetujuan untuk menggunakan e-budgeting, beberapa di antaranya adalah seperti berikut:
1. Infrastruktur yang Memadai
Syarat yang pertama yaitu kantor pemerintahan tersebut wajib mempunyai infrastruktur teknologi yang canggih dan bisa mendukung pelaksanaan proses e-budgeting.
adalah hal yang sangat krusial dan vital karena jika tidak memadai, maka proses penyusunan laporan akan menjadi terhambat.
2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten
Selain fasilitas dan infrastruktur mesin yang canggih, tentunya pemerintah juga harus mempunyai sumber daya manusia yang cerdas dan menguasai bidang teknologi.
Sebab, sistem ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manusia yang mampu memasukkan data-data ke dalam sistem.
Sumber daya manusia tersebut harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang tepat agar mereka mengetahui tata cara dan perilaku yang harus dimiliki saat bekerja di instansi pemerintahan.
Dengan begitu, maka tidak akan ada penyelewengan ketika mereka hendak melakukan penerapan e-budgeting.
3. Memiliki Izin Secara Sah
Syarat yang terakhir yaitu instansi pemerintahan tersebut harus mempunyai peraturan daerah yang memang memperbolehkan pelaksanaan e-budgeting.
Hal tersebut dapat berupa Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, atau pun Peraturan Gubernur. Pelaksanaan e-budgeting hanya bisa direalisasikan apabila ada kesepakatan antara tingkat legislatif dan eksekutif dalam melakukan sistem ini.
Penerapan e-budgeting pada bidang politik dan pemerintahan memang semakin populer dan semakin digalakkan oleh petinggi-petinggi. Hal tersebut tidak mengherankan karena sistem ini menyediakan banyak manfaat yang tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan tenaga manual saja.
Masyarakat pun juga mendapatkan kebebasan untuk semakin mengetahui bagaimana kinerja pemerintah apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak.
Baca Juga : Pengertian Bank Capital: Fungsi, Komponen, Modal dan Syarat
