Pengertian Kebijakan Fiskal, Jenis-jenis dan Penerapannya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Jenis-jenis dan Penerapannya

Pengertian kebijakan fiskal adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Ini termasuk pengeluaran pemerintah, pajak, dan utang.

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menstabilkan tingkat inflasi.

Di bawah ini, kita akan membahas panjang lebar mengenai kebijakan fiskal, mulai dari tujuan, jenis, hingga contoh penerapannya. Jadi, simak hingga selesai!

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi negara. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal.

Pembahasan pertama dalam artikel ini adalah mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal yang ada. Yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal Profligat

Pengertian kebijakan fiskal profligat adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dan pemborosan.

Pemerintah menggunakan dana yang banyak untuk membiayai program-program yang tidak penting, seperti proyek yang tidak produktif atau program yang tidak efektif.

Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, namun justru akan menyebabkan defisit fiskal yang tinggi dan menambah beban utang negara.

2. Kebijakan Fiskal Konservatif

Kebijakan fiskal konservatif adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi pengeluaran dan pemborosan. Pemerintah mengutamakan penghematan dana dan mengurangi defisit fiskal.

Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi beban utang negara. Namun, kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

3. Kebijakan Fiskal Akomodatif

Kebijakan fiskal akomodatif adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak.

Pemerintah menggunakan dana yang banyak untuk membiayai program-program penting, seperti program-program sosial, infrastruktur, dan investasi.

Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan ini dapat menyebabkan defisit fiskal yang tinggi dan menambah beban utang negara.

4. Kebijakan Fiskal Neutra

Pengertian kebijakan fiskal neutra adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Pemerintah mengutamakan keseimbangan fiskal dan menjaga defisit fiskal yang rendah.

Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi beban utang negara tanpa harus mengurangi program-program penting atau meningkatkan pajak.

Namun, kebijakan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang stabil namun tidak signifikan.

5. Kebijakan Fiskal Expansioner

Kebijakan fiskal expansioner adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak.

Pemerintah menggunakan dana yang banyak untuk membiayai program-program penting, seperti program-program sosial, infrastruktur, dan investasi.

Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan ini dapat menyebabkan defisit fiskal yang tinggi dan menambah beban utang negara.

Disimpulkan bahwa setiap jenis kebijakan fiskal memiliki tujuan dan dampak yang berbeda. Pemerintah harus mempertimbangkan tujuan dan dampak dari setiap kebijakan fiskal yang akan diterapkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam pengelolaan ekonomi negara.

Baca Juga : Pengertian Ekonomi Makro

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan Kebijakan Fiskal

Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal. Ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kebijakan fiskal dalam pengelolaan perekonomian.

1. Menstabilkan tingkat inflasi

Salah satu tujuan utama adalah untuk menstabilkan tingkat inflasi di dalam perekonomian.

Inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah, seperti menurunnya daya beli, kenaikan harga barang dan jasa, serta menurunnya tingkat investasi.

Oleh karena itu, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal kontraktif dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat inflasi dan menstabilkan perekonomian.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat menyebabkan masalah pengangguran dan kesulitan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal expansionary dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

3. Mengurangi tingkat pengangguran

Tujuan lain kebijakan fiskal adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran di dalam perekonomian.

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk program sosial.

Oleh karena itu, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal expansionary dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

4. Menjaga keseimbangan anggaran

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga keseimbangan anggaran pemerintah. Keseimbangan anggaran merupakan kondisi dimana pengeluaran pemerintah sama dengan pendapatan pemerintah.

Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi beban utang pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengendalikan pengeluaran dan pendapatan pemerintah secara seimbang.

5. Memperluas jangkauan program sosial

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan program sosial yang ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Program sosial seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat ditingkatkan melalui kebijakan fiskal expansionary yang meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

6. Mengurangi ketimpangan ekonomi

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu negara.

Ketimpangan ekonomi dapat diatasi dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang dilakukan melalui pajak progresif dan transfer sosial.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

7. Meningkatkan investasi

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan tingkat investasi di dalam perekonomian. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang meningkatkan daya tarik investasi, seperti mengurangi pajak atau meningkatkan insentif fiskal.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

8. Meningkatkan stabilitas ekonomi

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat diartikan sebagai keadaan dimana perekonomian dapat berjalan dengan baik tanpa terlalu banyak fluktuasi.

Kebijakan fiskal yang expansionary dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian ketika terjadi resesi ekonomi.

Sedangkan kebijakan fiskal yang kontraktif dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian ketika terjadi inflasi yang tinggi.

9. Menjaga kestabilan harga

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga kestabilan harga. Kestabilan harga dapat diartikan sebagai keadaan dimana tingkat harga tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Kebijakan fiskal yang kontraktif dapat digunakan untuk menurunkan tingkat inflasi yang tinggi.

Sedangkan kebijakan fiskal yang expansionary dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat harga yang rendah.

10. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan dapat diartikan sebagai keadaan dimana sistem keuangan dapat berjalan dengan baik tanpa terlalu banyak fluktuasi.

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan tingkat investasi, dan menjaga kestabilan harga.

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Fiskal

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Fiskal

Dalam mengeluarkan kebijakan fiskal, pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal. Dalam artikel ini, kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal.

1. Kondisi perekonomian saat ini

Faktor pertama yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah kondisi perekonomian saat ini. Kondisi perekonomian saat ini dapat diartikan sebagai kondisi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini.

Jika kondisi perekonomian saat ini sedang baik, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih kontraktif, sedangkan jika kondisi perekonomian saat ini sedang buruk, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih expansionary.

2. Tingkat inflasi

Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dalam suatu negara.

Jika tingkat inflasi tinggi, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih kontraktif, sedangkan jika tingkat inflasi rendah, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih expansionary.

3. Tingkat pengangguran

Faktor ketiga yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dibandingkan dengan jumlah orang yang memiliki pekerjaan.

Jika tingkat pengangguran tinggi, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih expansionary, sedangkan jika tingkat pengangguran rendah, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih kontraktif.

4. Kondisi global

Faktor keempat yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah kondisi global. Kondisi global adalah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung di negara-negara lain.

Jika kondisi global stabil, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih stabil, sedangkan jika kondisi global tidak stabil, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih tidak stabil.

5. Kebutuhan pembangunan

Faktor kelima yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah kebutuhan pembangunan. Kebutuhan pembangunan adalah kebutuhan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan lain-lain.

Jika kebutuhan pembangunan tinggi, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih expansionary, sedangkan jika kebutuhan pembangunan rendah, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih kontraktif.

6. Kondisi politik

Faktor keenam yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah kondisi politik. Kondisi politik adalah kondisi politik yang sedang berlangsung di suatu negara.

Jika kondisi politik stabil, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih stabil, sedangkan jika kondisi politik tidak stabil, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih tidak stabil.

7. Kebijakan fiskal negara lain

Faktor kedelapan yang mempengaruhi kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal negara lain. Kebijakan fiskal negara lain dapat mempengaruhi kebijakan fiskal suatu negara melalui perdagangan, investasi, dan lain-lain.

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Pembahasan berikutnya dalam artikel ini adalah terkait dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian.

1. Dampak kebijakan fiskal pro-konsumsi

Kebijakan fiskal yang pro-konsumsi dapat berupa pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, seperti program bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur.

Hal ini dapat meningkatkan permintaan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Namun, jika pengeluaran pemerintah terlalu besar dan tidak seimbang dengan pendapatan, hal ini dapat menyebabkan defisit fiskal dan meningkatkan utang pemerintah.

2. Dampak kebijakan fiskal pro-investasi

Kebijakan fiskal yang pro-investasi dapat berupa pengurangan pajak atau subsidi untuk sektor tertentu untuk meningkatkan investasi. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, jika pengurangan pajak atau subsidi terlalu besar, hal ini dapat menyebabkan defisit fiskal dan meningkatkan utang pemerintah.

3. Dampak kebijakan fiskal moneter

Kebijakan fiskal moneter dapat berupa pengaturan suku bunga atau intervensi pasar uang oleh bank sentral untuk mengontrol inflasi atau menstabilkan nilai tukar.

Hal ini dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan nilai tukar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi investasi dan konsumsi.

Namun, kebijakan moneter yang terlalu keras dapat menyebabkan dampak negatif pada sektor riil ekonomi.

Baca Juga : Pengertian Kebijakan Moneter

4. Dampak kebijakan fiskal austerity

Kebijakan fiskal austerity ditujukan untuk mengurangi defisit fiskal dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak.

Hal ini dapat menstabilkan utang pemerintah dan meningkatkan kepercayaan investor.

Namun, jika kebijakan ini dilakukan secara berlebihan atau dilakukan saat ekonomi sedang lesu, hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Contoh Tahapan Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Masalah Inflasi

Contoh Tahapan Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Masalah Inflasi

Inflasi adalah masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Inflasi dapat menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, seperti meningkatnya harga barang dan jasa, menurunnya daya beli masyarakat, serta menurunnya tingkat investasi dan konsumsi.

Oleh karena itu, pemerintah sering mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah inflasi. Dalam artikel ini akan dibahas tahapan kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah inflasi.

1. Identifikasi masalah inflasi

Tahap pertama dalam mengatasi masalah inflasi adalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut. Inflasi dapat ditentukan dengan melihat tingkat harga barang dan jasa yang meningkat dari waktu ke waktu.

Pemerintah dapat menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi masalah inflasi di negara tersebut.

2. Analisis faktor penyebab inflasi

Setelah masalah inflasi teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menganalisis faktor penyebab inflasi. Faktor penyebab inflasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal negara.

Faktor internal dapat berupa kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah, serta perbaikan infrastruktur.

Sedangkan faktor eksternal dapat berupa kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga barang impor, serta krisis ekonomi global.

3. Perencanaan kebijakan fiskal

Setelah faktor penyebab inflasi dianalisis, tahap selanjutnya adalah merencanakan kebijakan fiskal yang akan dilakukan.

Kebijakan fiskal dapat berupa pengendalian pengeluaran pemerintah, pengendalian suplai uang, dan lainnya.

Pemerintah dapat menggunakan instrumen moneter atau fiskal untuk mengatasi masalah inflasi.

4. Implementasi kebijakan fiskal

Setelah kebijakan fiskal direncanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara mengendalikan pengeluaran pemerintah, mengendalikan suplai uang, dan lainnya.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan bank sentral untuk mengendalikan suplai uang dan tingkat suku bunga.

Implementasi kebijakan fiskal juga dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan aturan yang mengatur harga barang dan jasa, seperti harga BBM dan harga dasar pangan.

5. Evaluasi hasil kebijakan fiskal

Tahap terakhir dalam mengatasi masalah inflasi adalah melakukan evaluasi hasil kebijakan fiskal. Evaluasi hasil kebijakan fiskal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal yang telah dilakukan telah berhasil mengatasi masalah inflasi.

Pemerintah dapat menggunakan data dari BPS untuk mengevaluasi hasil kebijakan fiskal.

Evaluasi hasil kebijakan fiskal juga dapat dilakukan dengan cara melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang telah dilakukan.

Penutup

Di atas kita telah membahas panjang lebar mengenai pengertian kebijakan fiskal, mulai dari pengertian, jenis hingga contohnya. Pembahasan ini kiranya dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna. Terimakasih!

Bagikan:

Tags

Rita Elfianis

Menyukai hal yang berkaitan dengan bisnis dan strategi marketing. Semoga artikel yang disajikan bermanfaat ya...

Tinggalkan komentar