Pasar modal syariah adalah suatu wadah yang digunakan untuk melakukan jual beli instrumen keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.
Di Indonesia, terdapat dua jenis pasar modal yang dapat dimanfaatkan oleh emiten dalam mencari pendanaan, yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendirian pasar modal syariah bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai halal dalam rantai transaksi jual beli di pasar modal.
Pasar modal syariah memiliki prinsip, dasar hukum, fungsi, dan jenis instrumen khusus yang mengikuti aturan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Apa itu Pasar Modal Syariah?
Pasar Modal Syariah adalah suatu bentuk pasar keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan investasi dan perdagangan.
Prinsip-prinsip ini melibatkan larangan terhadap riba (bunga), unsur perjudian (maisir), dan kegiatan bisnis yang melibatkan aktivitas haram (dilarang dalam Islam), seperti minuman keras dan perjudian.
Dalam hal ini, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus memenuhi standar etika Islam.
Beberapa instrumen yang umum diperdagangkan di pasar modal syariah meliputi saham syariah, obligasi syariah, dan dana investasi syariah.
Pasar Modal Syariah bertujuan untuk memberikan alternatif investasi kepada individu dan lembaga keuangan yang mengutamakan prinsip-prinsip keuangan Islam.
Hal ini menciptakan kesempatan bagi investor Muslim untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama mereka.
Selain itu, pasar modal syariah juga memberikan dorongan bagi perusahaan untuk beroperasi secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan, menciptakan lingkungan investasi yang lebih bertanggung jawab secara sosial.
Baca Juga : 10 Cara Menjadi Eksportir Yang Sukses, Layak Dipraktekkan
Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional
Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah dua bentuk pasar modal yang memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip, aturan, dan produk-produk yang diperdagangkan di dalamnya.
Berikut adalah penjelasan secara lengkap mengenai perbedaan utama antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional :
1. Dasar Prinsip dan Hukum
Pasar Modal Syariah Berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), maisir (perjudian), dan larangan terhadap investasi dalam industri haram (misalnya, alkohol, perjudian, dan makanan haram).
Sedangkan Pasar Modal Konvensional Tidak terikat oleh prinsip-prinsip syariah dan beroperasi berdasarkan hukum konvensional dan regulasi pemerintah yang mungkin tidak memperhatikan aspek syariah.
2. Produk dan Instrumen Keuangan
Pasar Modal Syariah Memperdagangkan instrumen keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan dana investasi syariah. Produk-produk ini dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Sedangkan Pasar Modal Konvensional menyediakan berbagai instrumen keuangan termasuk saham biasa, obligasi konvensional, dan derivatif yang mungkin tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah.
3. Struktur dan Tata Kelola
Pasar Modal Syariah memiliki struktur dan tata kelola yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
Ada lembaga pengawas syariah yang memastikan bahwa seluruh transaksi dan produk mematuhi ketentuan syariah.
Sedangkan Pasar Modal Konvensional mengikuti struktur dan tata kelola konvensional, dengan lembaga pengawas dan regulasi sesuai dengan hukum konvensional.
4. Kriteria Seleksi Emiten dan Perusahaan
Pada pasar modal syariah, Emiten dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diutamakan.
Perusahaan harus menjalankan bisnisnya tanpa melibatkan aktivitas haram dan mematuhi standar keuangan syariah.
Sedangkan pada pasar modal konvensional Tidak ada kriteria khusus terkait dengan prinsip syariah.
Perusahaan dapat terlibat dalam berbagai industri tanpa batasan yang diberlakukan oleh prinsip-prinsip syariah.
5. Dividen dan Bunga
Pasar Modal Syariah Mewajibkan perusahaan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang saham sesuai dengan prinsip syariah. Pembayaran dividen diizinkan, sementara bunga dilarang.
Sedangkan Pasar Modal Konvensional, Pembayaran dividen dan bunga biasanya diizinkan. Bunga adalah komponen utama dalam obligasi konvensional, sementara dividen merupakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham.
Dengan memahami perbedaan ini, investor dapat membuat pilihan berdasarkan nilai dan prinsip mereka sendiri.
Pasar modal syariah memberikan alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keuangan Islam, sementara pasar modal konvensional memberikan fleksibilitas yang lebih besar namun tidak terikat oleh batasan-batasan syariah.
Prinsip Pasar Modal Syariah
Prinsip-prinsip pasar modal syariah mencerminkan nilai-nilai Islam dalam hal keuangan dan investasi. Berikut adalah penjelasan prinsip pasar modal syariah :
1. Tadlis (Penyimpangan atau Pemalsuan)
Tadlis merujuk pada tindakan pemalsuan atau penyimpangan informasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan di pasar modal.
Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan dan kebenaran dalam setiap transaksi.
Pelaku pasar modal syariah dilarang untuk memberikan informasi yang tidak benar, menyembunyikan fakta, atau melakukan praktik-praktik penipuan dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan investasi.
Keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi menjadi kunci dalam prinsip Tadlis.
2. Tanajusy (Spekulasi atau Judi)
Prinsip Tanajusy melarang praktik spekulasi dan perjudian dalam pasar modal.
Hal ini berarti bahwa setiap transaksi harus memiliki dasar yang jelas, dan tidak boleh dilakukan secara sembrono atau berdasarkan peruntungan semata.
Investasi harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap fundamental ekonomi dan bisnis.
Tanajusy juga melibatkan larangan terhadap praktik-praktik yang bersifat maysir (untung-untungan) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).
3. Ikhtikar (Pengumpulan Barang Dagangan untuk Mempengaruhi Harga)
Prinsip Ikhtikar melarang praktik pengumpulan barang dagangan untuk memanipulasi harga pasar.
Pelaku pasar modal syariah tidak diperkenankan untuk sengaja menyimpan atau menahan barang dagangan dengan maksud untuk meningkatkan atau menurunkan harga secara buatan.
Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kestabilan pasar, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain.
4. Taghrir (Manipulasi atau Intervensi)
Taghrir berkaitan dengan larangan terhadap praktik manipulasi atau intervensi yang dapat mempengaruhi harga pasar atau keputusan investasi.
Pelaku pasar modal syariah diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan investor lain atau mengganggu mekanisme pasar.
Prinsip Taghrir menegaskan bahwa keadilan dan keberlanjutan pasar harus dijaga dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas dan transparansi pasar.
5. Riba (Bunga atau Keuntungan yang Dilarang)
Riba adalah prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang melarang praktik bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan pada transaksi keuangan.
Islam menekankan pada keadilan dan kebersamaan, dan riba dianggap sebagai eksploitasi terhadap pihak yang kurang mampu.
Dalam pasar modal syariah, investasi yang mengandung unsur bunga dilarang, dan instrumen keuangan yang diperdagangkan harus bebas dari riba.
6. Ba’i al-Ma’dum (Transaksi yang Menimbulkan Kejelasan)
Ba’i al-Ma’dum menekankan pada pentingnya kejelasan dan transparansi dalam transaksi.
Prinsip ini melarang praktik jual beli yang melibatkan barang yang belum ada atau tidak jelas (ma’dum), karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).
Transaksi harus dilakukan dengan barang yang jelas dan dapat diserahkan secara langsung.
7. Ghisysy (Spekulasi atau Manipulasi)
Prinsip Ghisysy melarang spekulasi atau manipulasi dalam pasar modal syariah.
Pelaku pasar dilarang melakukan transaksi yang bersifat untung-untungan atau menciptakan ketidakpastian yang tidak sehat.
Spekulasi dan manipulasi dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan yang diadvokasi oleh ekonomi Islam.
8. Ghabn (Penindasan atau Pemaksaan)
Ghabn mengacu pada praktik penindasan atau pemaksaan dalam transaksi.
Prinsip ini melarang pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar untuk memaksa atau menindas pihak yang lebih lemah dalam suatu transaksi.
Semua transaksi harus dilakukan dengan prinsip saling setuju (muwajjahah) dan tanpa unsur paksaan.
Dasar Hukum Pasar Modal Syariah
Dasar hukum pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis, serta fatwa dari ulama-ulama yang memahami konteks pasar modal dalam sistem keuangan syariah.
Beberapa dasar hukum yang mendasari pasar modal syariah mencakup :
1. Al-Qur’an dan Hadis
Dasar utama hukum pasar modal syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadis.
Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari pasar modal syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian), dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan petunjuk-petunjuk dari Hadis.
Misalnya, larangan riba dinyatakan secara tegas dalam beberapa ayat Al-Qur’an.
2. Ijtihad Ulama
Ijtihad merujuk pada upaya interpretasi dan analisis hukum Islam oleh ulama-ulama Muslim.
Ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam dan pasar modal memberikan ijtihad mereka untuk merumuskan fatwa-fatwa yang relevan dengan kegiatan di pasar modal syariah.
Fatwa ini memberikan dasar hukum yang dibutuhkan untuk memandu transaksi dan investasi dalam batas-batas syariah.
3. Lembaga Keuangan Islam
Lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah dan badan pengawas syariah, juga memberikan dasar hukum bagi pasar modal syariah.
Mereka mengembangkan panduan dan aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk diikuti oleh pelaku pasar modal syariah.
Lembaga-lembaga ini juga berperan dalam memberikan sertifikasi atau label syariah pada instrumen keuangan dan entitas bisnis.
4. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Dasar hukum pasar modal syariah juga ditemukan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup larangan riba, gharar, maysir, dan prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan.
Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa aktivitas di pasar modal sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
DSN di Indonesia adalah salah satu contoh badan yang memberikan fatwa mengenai keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah.
Fatwa DSN menjadi acuan dan dasar hukum untuk aktivitas di pasar modal syariah di Indonesia.
Fatwa tersebut mencakup aspek-aspek seperti struktur keuangan, perhitungan keuntungan, dan jenis instrumen yang dapat diperdagangkan.
6. Perundang-Undangan Nasional
Di beberapa negara, perundang-undangan nasional juga menjadi dasar hukum bagi pasar modal syariah.
Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah menciptakan kerangka hukum yang mengatur operasional pasar modal syariah, termasuk izin, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran prinsip syariah.
Dengan dasar hukum yang kuat ini, pasar modal syariah diharapkan dapat beroperasi dengan keadilan, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Para pelaku pasar dan investor dapat melakukan transaksi dengan keyakinan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan etika ekonomi Islam.
Baca Juga : Apa Itu Perbankan Syariah? Ini Pengertian dan Penjelasannya
